Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Friday, November 24, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Manado » Keuangan Negara Harus Dikelola dengan Baik

Keuangan Negara Harus Dikelola dengan Baik 

Pengelolaan Keuangan Negara Harus Dikelola dengan Baik

SULUTDAILY|| Manado-  Aspek Transparansi , efektivitas, efisien dan akuntabilitas merupakan karakteristik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good and clean governance.  Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE yang diwakili Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS saat membuka Sosialisasi Perencanaan, Monitoring Evaluasi Pengadaan dan Daftar Hitam Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di ruang C.J Rantung Selasa (09/05/207 ).

“Pengelolaan keuangan negara , baik melalui APBN/APBD sangat terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa sehingga jika tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan dan kegagalan pembangunan” , katanya

Ini sangat penting untuk di cermati , dimana pengadaan yang kredibel akan mendorong efisiensi dan efektifitas pegelolaan keuangan negara , sehingga dari pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi, keuangan dan fisik, maupun bagi terwujudnya kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, lanjutnya

Namun harus disadari, kesemuanya itu sangat bergantung pada paripurnanya kita merencanakan , melaksanakan serta mengevaluasi penerapan sistem pengadaan barang/jasa yang mampu menunjang terciptanya tata pemerintahan yang baik, imbuhnya

Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mengajak peserta  sekalian untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini, dengan memberikan fokus dan perhatian penuh terhadap setiap substansi materi  yang dijelaskan jadikan sosialisasi ini sebagai wahana saling berbagi ide dan informasi melalui komunikasi tanya jawab , sehingga akan terjalin tranfer knowledge yang efektif, guna peningkatan informasi dan pengetahuan terkait barang/jasa serta daftar hitam para penyedia yang masih terkena sanksi untuk mengikuti barang/jasa, tutupnya

Turut hadir Deputi Bidang Monitoring -Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Sarah Sandiqa, kepala Biro Infrastruktur Jemmy Ringkuangan dan Pejabat dilingkup Pemprov Sulut. (Jr/Hp)