Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Friday, September 21, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Hukum & Kriminal » Ketua Ombudsman RI: Birokrasi di Indonesia Belum Baik, Masih ‘ Mengerikan’

Ketua Ombudsman RI: Birokrasi di Indonesia Belum Baik, Masih ‘ Mengerikan’ 

Ketua Ombudsman RI: Birokrasi di Indonesia belum baik, masih ' mengerikan'

SULUTDAILY|| Manado- Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H, L.L.M, Ph.D mengatakan bahwa kehadiran Ombusman RI merupakan sebuah upaya untuk mereformasi birokrasi pemerintah terkait pelayanan publik, oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat.

 ” Birokrasi di Indonesia belum baik, masih ‘ mengerikan’, ORI merupakan pengawas insternsl yang kuat sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengadukan proses pelayanan publik oleh birokrasi yang buruk,” kata Prof Rifai dalan acara seminar nasional bertajuk ‘ Peran Ombudsman dalam Penguatan Birokrasi Pemerintah’ yang digelar Fakultas Hukum Unsrat Manado bekerjasama dengan Ombusman RI, Selasa (04/09/2018) . Yang dipandu langsung oleh Dekan FH Unsrat Manado Dr Flora P. Kalalo SH MH sebagai moderator.

40685746_2235040673190515_8104655879426539520_nMenurut Prof Rifai, tujuan dibentuknya ORI terutama untuk mewujudkan goodgovernance sebagaiman tertulis pada Pasal 4 (b) UU No. 37/2008 yaitu mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

‘’ORI menjadi salah satu lembaga yang kuat , hal itu terlihat dari peran dan tugas ORI yang diatur oleh UU No. 37/2008 dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satunya terdapat pada Pasal 38 (1) UU No. 37/2008, bahwa ORI menjadi lembaga yang mampu menjatuhkan sanksi (magistrature of sanction). Melalui rekomendasi yang final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi,’’katanya.

indexOmbudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. ‘’ Saya melihat di Sulut pelayanan publiknya juga belum baik, jalanan masih semberaut, parkiran seenaknya dan toilet di Bandara pun kurang memenuhi standart,’’ kata Prof Rifai yang mengakui kalau berkunjung ke daerah, dirinya sering bawel karena melihat pelayanan publiknya kurang baik.

‘’ Tapi saya berterima kasih bisa membawakan seminar di Fakultas Hukum Unsrat Manado, apalagi acara ini dirangkaikan dengan Perayaan Hut FH Unsrat ke 60,’’ kata Prof di closing statemennya. (Jr)