Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, February 22, 2018
  • JW Digital Printing Cetak Baliho Dengan Harga Rp.30.000/meter..Materi Baliho Kirim di WA:081340733991 ..Design Gratis!!
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Minut » Ketidakpastian Keputusan MA atas Kasus Pulau Bangka

Ketidakpastian Keputusan MA atas Kasus Pulau Bangka 

FB_IMG_1518133913238

SULUTDAILY|| Manado-Status Keputusan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada 23 Maret, 2017 yang membatalkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) melalui Kepmen ESDM No. 1361K/30/MEM/2017 yang pada prinsipnya mencabut Kepmen ESDM No 3109K/30/MEM/2014 IUP Operasi Produksi PT. MMP di Pulau Bangka masih mengambang. Demikian rilis Jull Takaliuang (YSNM), Potros Liaha (warga Bangka), Maria Parede (warga Bangka), Siti Nurjanah (WYDII) dan Angelique Batuna (NSWA) kepada media ini.

Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. MMP ini merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung No. 255K/TUN/2016 yang memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut IUP Operasi Produksi PT. MMP. Namun demikian, setelah lebih dari setahun dikeluarkannya Keputusan MA, EKSEKUSI Keputusan ini bukan saja tidak menemui titik terang, bahkan baru-baru ini muncul upaya dari Kemenko Perekonomian untuk mengaktifkan kembali operasi penambangan bijih besi PT. MMP di Pulau Bangka, yang tertera dalam UND-1.a/POKJA-IV/PKE/1/2018.

Jull Takaliuang

Jull Takaliuang

Tidak lama setelah itu, pada tanggal 29 Januari, 2018 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimanmengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi Pulau Bangka. Persimpangan dan polemik eksekusi Keputusan MA atas kasus Pulau Bangka ini, dengan sendirinya menunjukkan masih intensnya upaya-upaya politis yang dilakukan oleh PT. MMP untuk melecehkan keputusan MA.

Di saat yang sama, juga munculnya peluang yang diberikan oleh pemerintah di tingkat yang paling tinggi sekalipun untuk melawan keputusan MA.Pada tanggal 3 Januari 2018, PT. MMP mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Presiden dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dengan tembusan kepada 24 Kementerian terkait, menyatakan bahwa Jull Takaliuang, Direktur YSNM mengaku sebagai warga desa Lihunu bernama Sersia Balaati serta memberikan kesaksian palsu bahwa ia telah dipaksa untuk menandatangai perdamaian antara PT.
MMP dan masyarakat.

” Terkait dengan tuduhan dari PT. MMP terebut ini , saya Jull sedang berkonsultasi dengan ahli hukum dan berencana akan melaporkan surat tuduhan yang disebarluaskan oleh Yang Xiaokang, Direktor PT. MMP ke Mabes Polri dengan tuduhan Fitnah dan/atau Pecemaran Nama Baik melalui Media Elektronik sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3, UU Nomor:19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 311 KUHP Pidana,” kata Jull.

Dikatakan Jull, bahwa perjuangan warga Pulau Bangka masih panjang karena dengan adanya polemik atas pelaksanaan eksekusi oleh Menko Maritim dan rencana Menko
Perekonomian untuk mengaktikan kembali IUP PT. MMP merupakan fakta pengabaian keputusan hukum di negeri ini.

” Misalnya, kehadiran PT. MMP, Yang Xiaokang dalam rapat di Kemenko Maritim pada tanggal 29 Januari, 2018 membuktikan bahwa penetrasi PT. MMP di tingkat internal pemerintahan yang paling tinggi sekalipun, sangat kuat. Meskipun dalam daftar undangan rapat di Kemenko Maritim tersebut, PT. MMP tidak diundang, tetapi dia mengetahui tentang pertemuan tersebut dan dengan bebas hadir di ruang pertemuan—meskipun pada akhirnya diminta meninggalkan ruang meeting dengan paksa oleh beberapa sekuriti,” jelasnya.

Menyikapi polemik dan ketidakpastian pelaksanaan eksekusi keputusan MA ini, kami menuntut pemerintah daerah propinsi Sulut dan Minahasa Utara untuk membuat program-program pemulihan lingkungan di pulau Bangka dan segera memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Kemenko Maritim, misalnya data-data AMDAL, dan data lainya agar proses rehabilitasi segera dilaksanakan.

Pelaksanaan Putusan MA yang mencabut IUP PT MMP di Pulau Bangka ini menjadi jurispurdensi untuk penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, untuk itu pengawasan pelaksaan eksekusi Putusan MA ini harus lebih mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait.(Jr)