Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Saturday, December 15, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Minsel » Kesejahteraan PNS Minsel Masih Rendah

Kesejahteraan PNS Minsel Masih Rendah 

Royke Mandey Kepala Bidang (Kabid) Hukum Badan Kepegawaian Daerah Minsel

SULUT DAILY|| Minsel- Kesejahteraan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan di nilai masih rendah. Buktinya akibat melunasi hutang Pemkab Minsel kepada pihak ketiga, terpaksa mengorbankan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tidak sampai 12 bulan.

Hal ini tak dipungkiri kalangan pejabat Minsel yang merasa dirugikan, hanya saja, para pejabat yang bersangkutan enggan membeberkan secara langsung dikarenakan takut jabatanya terusik. Senada pula dikatakan pegawai jajaran Pemkab Minsel merasa dirugikan dikarenakan tidak menerima TTP secara menyeluruh.

Melihat fenomena tersebut diatas, sontak pemerhati pemerintahan minsel Julian Porawow angkat bicara bahwa, kesejahteraan PNS sangat penting. Sebab jika pegawai mengangap tidak sejahtera, termasuk TTP tidak diterima seutuhnya. Meski mereka tak bersuara secara langsung di publik, namun sangat berpengaruh terhadap pimpinan daerah itu sendiri. “Tidak menutup kemungkinan, pegawai tidak tertarik lagi memilih kepala daerah bersangkutan jika mereka merasa belum ada kesejahteraan,” ujar Porawow.

Ia mengingatkan, kepala daerah harus peka terhadap kesejahteraan PNS, hal ini penting disikapi, apalagi jika kepala daerah masih menginginkan mencalonkan diri kembai harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan PNS. “Jumlah pegawai hampir 5000 orang ditamba keluarga mereka adalah merupakan suara yang cukup besar dan menentukan,” ungkap dia.

Sementara itu, Royke Mandey Kepala Bidang (Kabid) Hukum Badan Kepegawaian Daerah Minsel, mengatakan jaringan informasi dan kesejahteraan di BKDD Minsel mengakui kesejahteraan masyarakat sudah sesuai golongan, hanya saja soal peningkatan kesejahteraan seperti tunjangan dan lainya, termasuk TTP belum mencukupi. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah kedepan dalam rangkan menciptakan kesejahteraan PNS Minsel, pungkasnya. (win)