Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, October 18, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Tomohon » JFE Dialog Bersama Perangkat Kelurahan dan Linmas

JFE Dialog Bersama Perangkat Kelurahan dan Linmas 

IMG_20181010_194620

SULUTDAILY|| Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak melakukan Dialog Pemerintah Kota Tomohon bersama linmas dan perangkat kelurahan, (10/10/2018) di Anugerah Hall Tomohon.

Walikota JFE mengatakan bahwa menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, data penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP, hasil verifikasi KPU berjumlah 3.495 jiwa dan sudah divalidasi oleh Dinas Dukcapil Kota Tomohon berjumlah 1.885.

“Untuk itu diminta kepada para lurah agar data pemilih potensial yang belum merekam agar diajak atau dimotivasi untuk melakukan perekaman, mengingat pemilu tahun 2019, pemilih yang belum masuk pada DPT akan menggunakan hak suara dengan menggunakan KTP Elektronik, sehingga akan menyebabkan dampak sosial bagi penduduk yang tidak dan belum melakukan perekaman E-KTP sampai pada akhir bulan Desember 2018 akan diblokir data kependudukannya dan nanti akan dibuka pemblokirannya setelah yang bersangkutan melakukan perekaman E-KTP,” ujar JFE.

Disampaikan pula, pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon perlu bersyukur karena telah memiliki Mall Pelayanan Publik, yang didalamnya telah terintegerasi berbagai pelayanan baik perijinan maupun non perijinan.

“Marilah kita menghimbau kepada seluruh warga Kota Tomohon untuk memanfaatkan Mall Pelayanan Publik ini, karena segala pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat diperoleh. Namun yang perlu diperhatikan juga mengenai prosedurnya, khususnya mengenai waktu penyelesaian, jika saat diterima dokumen sudah dinyatakan lengkap dan benar, maka pelayanannya juga akan cepat, sebaliknya jika menuntut pelayanan yang cepat namun dokumen atau berkas yang diperlukan tidak dilengkapi, maka belum bias dilayani,” jelas JFE.

JFE juga mengatakan bahwa ini menjadi tugas aparatur pemerintah, terlebih para lurah untuk senantiasa menyediakan berbagai informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang diperlukan masyarakat baik mengenai administrasi kependudukan maupun pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam memperoleh pelayanan. (davyt)