Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Monday, October 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Tomohon » ‘JemputBola’ Dokumen Kependudukan, Capai 23 Kelurahan

‘JemputBola’ Dokumen Kependudukan, Capai 23 Kelurahan 

'JemputBola' Dokumen Kependudukan, Capai 23 Kelurahan

SULUTDAILY|| Tomohon – Pemerintah Kota Tomohon melalui program Smart City Service, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus memaksimalkan sistim pelayanan bagi masyarakat dengan program jemput bola pembuatan dokumen kependudukan yang kini sudah mencapai 23 kelurahan.

Disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Royke Roeroe bahwa latar belakang pertama untuk visi program Emas terkait Smart City Service dan kedua target nasional untuk perlindungan hak sipil warga.

“Pencapaian target capai 100 persen per Desember 2017 terua dipacu untuk pendataan pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan untuk akte kelahiran anak 85 persen sudah tercapai, ” ujar Roeroe.

Dijekaskannya, upaya dengan melakukan langkah proaktif mengimbangi kinerja pasif hanya menunggu di kantor terus dimaksimalkan secara aktif melalui cara jemput bola di masyarakat.

“Alasannya, terkait menjabarkan visi Pemkot Tomohon seperti melayani sebagai kenikmatan untuk membahagiakan warga. Diakui warga memiliki kendala dan halangan sehingga program ini dijalankan menjawab kebutuhan, ” kata Roeroe.

Diuraikan pula pada prinsipnya, program ini bertujuan melakukan pelayanan prima dan sempurna bagi masyarakat. Terkait itu, masyarakat juga perlu sikapi secara aktif terhadap program jenput bola sebagai salahsatu indikator keberhasilan pemerintah daerah adalah pelayanan bagi masyarakat.

“Hal ini dimaksudkan memaksimalkan perlindungan hak sipil warga negara. Sangat diinginkan harapan masyarakat dapat dicapai, namun perlu sikap progresif dari masyarakat yang nembutuhkan pelayanan,” jelas Roeroe.

Konsep program ini telah menjadi agenda rutin untuk menciptakan pelayanan prima pada masyarakat sebagai wujud positif hadirnya kantor pelayanan publik. Apalagi, sikap positif walikota dan wakil walikota yang merelakan kantornya dimanfaatkan bagi pelayanan publik, walau berkonsekwensi tidak memiliki ruang kerja sesuai jabatan. (davyt)