Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Wednesday, December 19, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Ini Konsekuensi Bila Peserta Pemilu Tak Sampaikan LPPDK

Ini Konsekuensi Bila Peserta Pemilu Tak Sampaikan LPPDK 

_IMG_000000_000000

SULUTDAILY, Ratahan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan peneriman sumbangan dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), Kamis (6/12/2018), di Resto Green Garden, Ratahan.

“Sejak masa kampanye mulai, penyerahan LPSDK paling lambat tanggal 2 Januari 2019 mendatang, dan dibatasi hingga pukul 18.00 waktu setempat. Sementara untuk pengumuman penerimaan LPPDK diberi tenggat waktu sampai 3 Januari tahun depan serta dilayani hingga jam 6 sore,” jelas Ketua KPU Mitra Wolter Dotulong melalui Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Otnie Tamod.

Sementara itu, LPPDK dimulai sejak tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup delapan hari setelah pemungutan suara. “Sampai pada batas waktu yang ditentukan dan bagi pesertanya tidak sampaikan LPPDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, maka konsekuensinya yang bersangkutan tidak akan ditetapkan sebagai anggota dewan atau anggota DPD,” terang Tamod.

Lanjut, terkait dana kampanye ini, Tamod pun mengingatkan para peserta pemilu akan larangan bagi pelaksana dan tim kampanye. “Pelaksana partai politik peserta pemilu dan tim kampanye paslon Pilpres tidak diperbolehkan menerima sumbangan dari negara asing, lembaga non pemerintah asing, LSM asing, WNA, penyumbang dan pemberi bantuan yang tidak jelas identitas, dana hasil tindak pidana yang telah punya kekuatan pengadilan, bantuan pemerintah, BUMN, BUMD, dan dana desa. Jika diketahui dan kedapatan terbukti maka sanksinya tidak ditetapkan sebagai anggota dewan,” tegasnya.

Disamping itu pula, dari 16 partai peserta pemilu, ada tiga parpol peserta di Mitra, yakni PBB, PKB, dan Garuda belum menyampaikan LADK (ada pengurus, dan tak ada daftar caleg). Adapun kegiatan ini harus diperhatikan oleh 16 parpol peserta pemilu sehingga tidak ada masalah bagi para peserta pemilu nantinya.(Hengly Langoy)