Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, November 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » Fraksi Golkar Sorot Dana NPHD Panwaslu Bolmut Tanpa Pembahasan Banggar DPRD

Fraksi Golkar Sorot Dana NPHD Panwaslu Bolmut Tanpa Pembahasan Banggar DPRD 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pihak panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut.

SULUTDAILY, BOLMUT – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pihak panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut.
Juru bicara fraksi Golkar, Sri Anita Potabuga melalui pandangan umum raksi pada sidang Paripurna DPRD Bolmut tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah tahun 2017 yang digelar diruang sidang DPRD Bolmut, Selasa (7/11) kemarin.
Menurut fraksi berlambang beringin tersebut, badan anggaran (Banggar) DPRD Bolmut belum pernah membahas anggaran hibah untuk panwas dengan nominal Rp 7 miliar sebagaimana informasi yang saat ini diterima untuk alokasi pada penyelenggaraan Pilkada Bolmut tahun 2018, ujar Anita.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bolmut, Saiful Amabarak menyesalkan hal tersebut. Dijelaskannya, setiap alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Bolmut, konsekuensinya harus melalui tahapan pembahasan bersama pihak Banggar DPRD Bolmut.“ Persoalan NPHD Panwaslu tersebut, pihak banggar memang sudah membahasnya, namun hibah tersebut hanya disepakati pada angka 1,5 Miliar. Dan kami tidak pernah membahas hibah sebanyak 7 miliar sebagaimana kabar yang kami terima”, kecamnya.
Lebih lanjut, ia menguraikan, bahwa pedoman dan ketentuan NPHD telah diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolan keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan permendagri nomor 21 tahun 2011. Serta permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan permendagri nomor 39 tahun 2012.
Dari kedua regulasi tersebut yang diperkuat pula oleh fungsi lembaga DPRD, maka DPRD Bolmut melalui Banggar memiliki kewenangan penuh atas budgeting atau penganggaran terhadap seluruh program yang berkonsekuensi dengan APBD, tak terkecuali dengan hibah Panwaslu.
Ketua Panwaslu Bolmut, Sarwo Eddy Posangi mengungkapkan, pihak panwas menerima anggaran hibah sebesar Rp.7.001.624.000. nominal tersebut ditegaskan sebagaimana ditetapkan dalam naskah NPHD untuk Panwaslu Bolmut yang sudah ditandatangani pihak Pemkab dan Panwaslu Bolmut.“ Persoalan pandangan atas pembahasan NPHD Panwaslu, saya rasa saya tidak perlu menanggapi, sebab anggaran ini kami ajukan kepada pemkab selaku pemberi hibah,”, ujarnya (8/11) kemarin. (ricky)