Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, November 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Dugaan Pemalsuan SK Hibah KNPI Mitra, Polres Mulai Dalami

Dugaan Pemalsuan SK Hibah KNPI Mitra, Polres Mulai Dalami 

images-5

SULUTDAILY, Ratahan – Tak kunjung usai permasalahan ditubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara atau KNPI Mitra, khususnya pada kepengurusan DPD yang berimplikasi pada persoalan hukum.

Masalah Kali ini terkait dugaan pemalsuan SK pencairan dana hibah dari Pemkab Mitra kepada DPD KNPI Mitra, hingga Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Selatan (Minsel) turun tangan mendalami kasus ini. Kapolres AKBP Arya Perdana SH, kepada wartawan menjelaskan, dugaan pemalsuan SK kepengurusan DPD KNPI Mitra yang digunakan dalam proses pencairan, sedang didalami pihaknya.

“Kami sementara menulusuri dan mengumpulkan bukti-bukti serta informasi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan SK kepengurusan DPD KNPI Mitra yang digunakan sebagai dokumen persyaratan pencairan dana hibah,” jelas Perdana, Jumat (10/11/2017) di Manado.

Menurut Kapolres, untuk pemeriksaan pemalsuan tanda tangan dan cap dalam dokumen SK, harus dibawa ke Makasar.

“Pemeriksaan pemalsuan tanda tangan dan cap hanya bisa dilakukan di Makasar. Pastinya jika sudah di lab Makasar, hasilnya cepat diketahui,” ungkap Perdana.

Karena sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Sulut, Stevi Suawa menjelaskan bahwa, sejak dilantik pihaknya belum pernah menyerahkan SK ke DPD KNPI Mitra karena adanya revisi dalam struktur kepengurusan.

“Pertanyaannya, menggunakan SK yang mana KNPI Mitra mencairkan dana hibah? Kan SK perubahan masih ditangan DPD KNPI Sulut, belum pernah dijemput atau diambil hingga akan berakhirnya kepengurusan Jones Suith Cs,” terang Suawa.

Stevi menambahkan, jika benar DPD KNPI Mitra sudah beberapa kali mencairkan dana hibah dari Pemkab Mitra, maka jelas tanda tangan dan cap Ketua DPD KNPI Sulut dalam SK tersebut telah di scan atau dipalsukan.

“Ini jelas melanggar aturan dan merupakan bentuk perbuatan pidana yang harus ditindak tegas aparat penegak hukum,” kata Stevi. (Hengly Langoy)