Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Tuesday, November 21, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Pendidikan » Dr Meiske: Tingkatkan Kompetensi Guru dan Hindari Intervensi Politik di sekolah

Dr Meiske: Tingkatkan Kompetensi Guru dan Hindari Intervensi Politik di sekolah 

Wakil Ketua II Dewan Pendidikan Kota Manado  Dr. Meiske Liando, S.Pd. M.Pd

Terkait Rendahnya Kualitas Pendidikan di Sulut

SULUTDAILY|| Manado- Wakil Ketua II Dewan Pendidikan Kota Manado  Dr. Meiske Liando, S.Pd. M.Pd sepakat dengan pernyataan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw  bahwa kualitas Pendidikan di Sulut rendah dan tertinggal dengan daerah lain terkait menurunnya isu pendidikan di Sulut, saat membuka rapat koordinasi pengelolaan pendidikan menengah kepala satuan SMA, SMK, SMLB  se Sulut beberapa waktu lalu.

” Saya sependapat dengan pernyataan Bapak Wagub Steven Kandouw . Solusinya  adalah tingkatkan kompetensi guru dan hindari intervensi politik praktis di sekolah,” kata Meiske yang sehari hari adalah Dosen  Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Manado (UNIMA) kepada Sulutdaily.com Jumat (21/10/2016).

Selain itu, kata Dr Meiske fasilitas pembelajaran juga harus dilengkapi, benahi manajeman sekolah dan  tingkatkan jumlah Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

Menurut Drs Meiske guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan, ironisnya nasib para guru kurang mendapat perhatian. Sementara para guru ini harus meningkatkan kopentensinya. ” Untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal saat ini relative sulit karena biaya pendidikan yang kian mahal. Apalagi  tenaga guru yang ditempatkan didaerah terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan,” kata Dosen yang murah senyum ini.

Terkait soal pungli yang marak terjadi, pada dasarnya dapat diberantas setelah memperjelas secara spesifik kriteria pungli, diefektifkan pengawasan, libatkan dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai  representasi stakeholder pendidikan. ” Kontrobusi dan partisipasi masyarakat tetap  diberi ruang dengan sistem dan mekanisme yang jelas. Saya tetuju pungli diberantas tetapi jangan melarang kontribusi dan partisipasi masyarakat,” ujar Meiske, Doktor  Cum Laude ‘Kajian Budaya’ lulusan Universitas Udayana Bali.

Dinas Pendidikan Provinsi memegang kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendidikan. ”Untuk itu  Diknas  Provinsi harus proaktif dan antisipatif serta kreatif dalam menyusun rencana strategis yang  bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan. Jabatan struktural di lembaga ini harus selektif sesuai kompetensi, baik dari latar belakang pendidikan dan pengalaman,” kata Dr Meiske.  (Jr)