Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Friday, September 21, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » DPRD Berharapa Pemkab Bolmut Dapat Pertahankan Opini WTP

DPRD Berharapa Pemkab Bolmut Dapat Pertahankan Opini WTP 

Wakil Ketua DPRD Bolmut Drs. Salim Bin Abdullah

SULUTDAILY, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong Utara (Bolmut) berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat mempertahakna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Salim Bin Abdullah mengatakan, jika apa yang telah dilakukan oleh Pemkab dalam menata administrasi pengelolaan keuangan daerah Bolmut bisa dibilang sukses sehingga pada tahun 2018 ini diminta agar opini baik daerah yang telah dicapai tetap dipertahankan.

“Saya harap Pemkab tidak cepat puas dengan capai sekarang ini, jadi opini WTP harus dipertahankan, jangan sampai sudah puas kemudian tidak lagi meningkatkan kinerji. Jangan sampai terjadi kemunduran dalam pengelolaan keuangan,“ pinta Ami Un sapaan akrabnya.

Smentara itu, Sekda Bolmut DR. Asripan Nani optimis jika Pemkab akan tetap merai WTP tahun ini, sebab penerapan sistem laporan keuangan berbasis akrual telah berhasil dijabarkan dalam mencapai tertib administrasi baik pengelolaankeuangan maupun aset pemerintahdaerah. “Sistem ini cukup sangat efektif dan cukup berhasil di Kabupaten Bolmut, sehingga kami optimis Pemkab Bolmut bisa mempertahankan opini WTP dari BPK tahun 2018 ini,” ujar Sekda.

Dia menjelaskan, akuntansi berbasis akrual atau akuntansi yang transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan saat terjadinya transaksi tersebut, telah memperjelas proses pengelolaan keuangan daerah.

“Sistem akutansi ini juga merupakan standar yang berlaku di jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Sehingga saya berharap, pihak-pihak yang menangani keuangan di jajaranpemerintah daerah dapat mempertahaknan dan memahami dengan baik metode ini. Sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Jadi dengan penerapan akuntansi berbasis akrualini, manfaatnya sudah pasti akan lebih baik bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat yang ingin menggunakan laporan keuangan itu,” terang Sekda. (ricky)