Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Friday, December 14, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Ditengarai Tak Netral di Pilpres, Oknum Kades Esandom Dipanggil Panwaslu

Ditengarai Tak Netral di Pilpres, Oknum Kades Esandom Dipanggil Panwaslu 

Oknum Kades inisial RR (duduk) disaat menerima surat panggilan dari Panwaslu

SULUTDAILY||Mitra – Oknum Kepala Desa (Kades) Esandom, Kecamatan Tombatu Timur, inisial RR alias Roby, bakal berurusan dengan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Tombatu Timur. Dikarenakan, yang bersangkutan ditengarai dengan sengaja memposting foto salah satu pasangan calon presiden (Capres), ke grup media sosial facebook Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT).

Dalam postingannya, RR ikut menuliskan bentuk dukungannya ke salah satu capres. Alhasil, postingan Roby menjadi bahan cibiran. Hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) pun langsung memerintahkan jajarannya untuk mengklarifikasi oknum yang bersangkutan. “Panwaslu tolong ditindaklanjuti,” tegas Komisioner Bawaslu Mitra, Dolly Van Gobel, Minggu (23/9/2019).

Gobel meminta Panwaslu kecamatan, agar melakukan proses terhadap yang bersangkutan sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490. Yakni oknum kepala desa atau dengan sebutan lain, yang dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda Rp 12 juta. “Teman-teman Panwascam tolong diproses,” pinta Dolly.

Terpisah, Ketua Panwaslu Tombatu Timur, Devie Pondaag, menegaskan, pihaknya telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Besok (Senin 24/9) akan kita panggil oknum kepala desa itu,” tegas Pondaag.

Dirinya juga menyebutkan, pemanggilan terhadap Roby yang notabene sebagai kapala desa bukan baru kali ini saja. Bahkan, ungkap Pondaag, ini sudah yang ke dua kalinya. “Dulunya pelanggaran yang sama pernah dilakukan yang bersangkutan pada tahapan Pilkada. Waktu itu beliau beralasan, tidak tahu aturan. Nanti kita lihat esok (Senin 24/9), apakah alasan beliau tetap sama yakni tidak tahu aturan atau seperti apa,” kata Pondaag. (Hengly Langoy)