Disoal Warga, Camat: Tidak Perna Ada Larangan Kegiatan Arisan Bangunan

Pekerjaan proyek dana desa di Silian Raya

SULUTDAILY|| Ratahan – Adanya larangan atau pembatasan pelaksanaan kegiatan arisan bangunan rumah (berusah) yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Silian Raya, Minahasa Tenggara (Mitra), sejak pandemi covid 19 terjadi, ternyata belakangan menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Bukan tanpa alasan, warga menilai ada yang salah dalam penerapan larangan kegiatan arisan rumah jika dikolerasikan dengan kegiatan pemerintah melalui program dana desa yang sedang berguir. Apa sebab? Diungkapkan warga, jika kegiatan arisan rumah hanya diijinkan 5 orang yang boleh melaksanakan bekerjaan, lantas bagaimana dengan proyek dana desa yang mempekerjakan 10 hingga 20 orang?

“Sebagai masyarakat biasa kami menilai larangan yang dibuat pemerintah kecamatan sepertinya tidak melalui kajian yang matang alias tiba saat tiba akal. Ini tentu sangat kontras bahkan ironis sekali karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan pemerintah kepada kami selaku pekerja arisan bangunan,” beber sejumlah warga yang meminta namanya tidak ditulis, Sabtu (2/5/2020).

Tidak sampai disitu, mereka juga menyayangkan adanya pernyataan Pemerintah Kecamatan Silian Raya yang menyebutkan jika bekerja di arisan bangunan uang keluar sebaliknya jika kegiatan dana desa uang masuk. “Kalu di arisan bangunankan kaluar doi, kalu dana desa maso doi. Ini pernyataan yang menyesatkan menurut kami,” sembur warga.

Mereka pun meminta pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati James Sumendap, agar meninjau ketentuan atau pelarangan pelaksanaan pekerjaan arisan rumah tersebut. “Kami begitu merasakan dampaknya. Situasi ini sangat menyulitkan perekonomian kami. Apalagi itu mata pencaharian kami bertahun-tahun. Kalo aturannya tidak boleh, harusnya kegiatan dana desa yang mengumpulkan lebih banyak pekerja juga tidak dilakukan. Mohon dengan sangat pak bupati memperhatikan nasib kami yang hidup hanya dari arisan bangunan,” pintah mereka.

Camat Silian Raya Meike Solang, saat dikonfirmasi mengaku selama ini tidak pernah mengeluarkan surat himbauan ataupun larangan untuk pelaksanaan pekerjaan arisan bangunan.

Hanya saja, saat itu ada salah satu warga penerima arisan yang sementara dalam pembangunan, didatangi oleh TNI dan Polri, yang kemudian melarang kegiatan pelaksanaan arisan bangunan yang dalam pekerjaanya melibatkan banyak orang dan meminta untuk mengikuti anjuran pemerintah di tengah pendemic covid-19 yaitu sosial distaincing (jaga jarak).

“Dari kejadian itu, kemudian warga meminta solusi ke pemerintah kecamatan dan saat itu juga saya sampaikan, boleh saja pekerjaan tetap berlangsung dengan syarat jumlah pekerjanya tidak melebihi dari 7 orang. Jika pekerjanya sudah lebih dari 7 orang, selanjutnya silahkan berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri,” tukasnya.

(***)

CATEGORIES
Share This