Disetujui Fraksi DPRD, Perubahan RPJMD Tomohon Diwarnai Rekomendasi
SULUTDAILY|| Tomohon – Ketika digelarnya Paripurna Penetapan Perubahan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon tahun 2016-2021, semua Fraksi DPRD Kota Tomohon mengajukan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti Walikota Tomohon, (19/9/2017).
Seperti disampaikan Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Cherly Mantiri SH bahwa perlu dilakukan pembentukan Dinas Pendapatan dan atau Badan Litbang sebagai pengganti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang sudah tidak relevan, maupun diperlukannya pembangunan pasar tradisional disetiap kecamatan, termasuk kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kelompok masyarakat tanpa melihat latar belakang.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Syeni Sandrina Supit dalam rekomendasinya mengapresiasi kinerja pansus dan Pemkot dalam melakukan revisi RPJMD yang dibuat sesuai dengan visi misi walikota dan wakil walikota, serta telah menunjukkan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Namun Pemkot harus sunguh-sungguh dan konsisten merealisasikan pembangunan Kota Tomohon sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Maria Hernie Pijoh ST bahwa pada intinya memahami akan alasan Pemkot Tomohon untuk Perubahan Perda tentang RPJMD ini dan mengakomodir isu strategis serta berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulut. Selain itu, untuk mewujudkan Tomohon Tangguh yang harus dibarengi kesiapan semua perangkat daerah, sehingga pembangunan terlaksana sesuai kebutuhan bukan keinginan, maupun setiap perangkat daerah wajib memahami program yang direncanakan agar dapat merealisasikan dan memperoleh output dan outcome yang diharapkan.
Bagi Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Santi Maria Runtu mengatakan bahwa ikut mengapresiasi langkah Pemkot Tomohon melakukan revisi terhadap RPJMD ini dalam rangka membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta mengharapkan Perubahan RPJMD tetap mengedepankan kepentingan masyarakat atau dengan kata lain setiap kebijakan pro rakyat. (davyt)