Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, February 22, 2018
  • JW Digital Printing Cetak Baliho Dengan Harga Rp.30.000/meter..Materi Baliho Kirim di WA:081340733991 ..Design Gratis!!
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Politik » Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang – Politisasi SARA di Sulawesi Utara

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang – Politisasi SARA di Sulawesi Utara 

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di Sulawesi Utara

SULUTDAILY|| Manado- Sejumlah Pimpinan Partai, peserta Pilkada serentak di Sulawesi Utara  bersama elemen masyarakat OKP,LSM, Pers, KPU dan Pemerintah Daerah menyatakan dukungannya kepada  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait  komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi  di Swiss-Belhotel Maleosan Manado Hotel Rabu (14/02/2018).

 Sejumlah Pimpinan Partai, peserta Pilkada serentak di Sulawesi Utara  bersama elemen masyarakat OKP,LSM, Pers, KPU dan Pemerintah Daerah menyatakan dukungannya kepada  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) “Komitmen ini akan mendorong kita semua dalam kebersamaan menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 yang bebas dari pengaruh politik uang dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada,” kata Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda .Menurut Herwyn, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan berkualitas.  ”Semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang  karena rentan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,”kata Herwyn didampingi komisioner lainnya Kenly Poluan dan Mustarin Humagi.

Ketua KPU Sulut Yessy Momongan juga menyatakan dukungannya.

Ketua KPU Sulut Yessy Momongan juga menyatakan dukungannya.

Ketua KPU Sulut Yessy Momongan juga turut menegaskan bahwa jika ada rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan pasangan calon dalam politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada di 6 Kabupaten/Kota, maka KPU akan tindakan tegas. ” Jika nantinya ada rekomendasi Bawaslu terkait hal ini, kami KPU akan  mendukung dalam melakukan proses sesuai aturan,”kata Momongan.

Gubernur Sulut melalui Asisten I Pemprov Sulut Edison Humiang juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen menolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA di Sulawesi Utara. Bersama seluruh elemen masyarakat yang hadir kemudian Humiang membubuhi tandatangan di atas baliho Tolak dan Lawan politik uang dan politisasi SARA. (Jr)