Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Monday, September 24, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » Coretan Tinta Hitam Pilkada Dan Rekomendasi Panwaslu Ke KPUD Bolmut

Coretan Tinta Hitam Pilkada Dan Rekomendasi Panwaslu Ke KPUD Bolmut 

IMG_20180704_223833

SULUTDAILY, BOLMUT – Berakhirnya tahapan pemilihan kepala daerah periode 2018-2023 di kabupaten bolaang mongondow utara yang diraup 19.645 suara terbanyak oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Depri Pontoh bersama Amin Lasena menyisahkan berbagai fenomena miring bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai lembaga penyelenggara.

Seperti ditegaskan oleh ketua tim pemenangan Abdul Hak Daeng Taleba pasangan calon Karel Bangko – Arman Lumoto yang diusung oleh partai golongan karya, partai amanat nasional dan didukung oleh partai hanura mengatakan putusan KPUD Bolmut atas rapat pleno penetapan surat suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati telah sah. Namun, cukup disayangkan sebagai lembaga penyelenggara tidak tegas dalam menjalankan tugas.

” Rapat pleno penetapan surat suara itu sudah sah. Namun, KPUD Bolmut sebagai penyelenggara tidak adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Seperti, pasangan calon nomor 3 Hamdan Datungsolang bersama Murianto Babay yang melanggar aturan perKPU nomor 05 Tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota pada pasal 22 ayat (1) pasangan calon menyampaikan LADK sebagaimana disampaikan pada pasal 21 ayat (1) kepada KPU Propinsi/kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota 1 hari sebelum masa kampanye dan ayat (2) LADK sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Propinsi/kabupaten/kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Dan itu sudah terlambat dari deadline aturan yang diamanatkan perKPU. Terlambat 14 menit dari aturan, ” ujar Taleba.

Diapun mengatakan putusan KPUD Bolmut bukan tidak diterima dan ataupun ditolak oleh pasangan calon nomor urut 1 KB-BERAMAL, namun sebagai penyelenggara butuh dikoreksi karena tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan dalam perKPU nomor 05 Tahun 2017.

” Itu sudah jelas – jelas melanggar aturan. Seharusnya pasangan nomor urut 3 HD-MB di diskualifikasi dari peserta pemilukada tahun 2018. Dan pelanggaran aturan sebagai peserta pemilukada juga telah direkomendasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten ke KPUD Bolmut sebagai penyelenggara. Namun apa yang terjadi, KPUD Bolmut tetap memberikan kesempatan kepada nomor urut 3 sebagai peserta pemilukada hingga pesta demokrasi berakhir dalam rapat pleno penetapan surat suara ditingkat kabupaten, ” kesal pria bedarah bintauna itu.

Ketua Panwaslu Bolmut Sarwo Edi Posangi pun mengakui adanya laporan dari pasangan calon nomor 1 KB-BERAMAL akan pelanggaran pasangan nomor urut 3 HD- MB pada keterlambatan penyampaian LADK ke KPUD BOLMUT sesuai aturan perKPU nomor 05 tahun 2017 pasal 22 ayat (1) dan (2).

” Iya. Kami telah merekomendasikan ke KPUD Bolmut atas pelanggaran pasangan calon nomor 3 HD-MB sebagai peserta pemilukada. Namun hak eksekusi bukan kepada kami. Karena kami hanya sebagai lembaga pengawas, bukan penyelenggara, ” tangkis Posangi, Rabu (4/7) sekitar pukul 21.59 saat dikonfirmasi oleh wartawan sulutdaily.com via seluler pribadinya. (Ricky)