Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Tuesday, July 17, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Bupati Sumendap Minta Kepala SKPD dan Kumtua Harus Paham Pengelolaan Keuangan

Bupati Sumendap Minta Kepala SKPD dan Kumtua Harus Paham Pengelolaan Keuangan 

_IMG_000000_000000

SULUTDAILY, Ratahan – Hari perdana menjalankan tugas sebagai Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) setelah berakhirnya masa cuti kampanye, James Sumendap SH langsung menghadiri juga bertindak untuk dan atas nama pemerintah dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Amurang Lambok M.J Sidabutar SH,MH serta Kepala Kepolisian Resort Minahasa Selatan AKBP FX Winardi Prabowo S.IK yang diwakili Wakapolres Kompol Prevly N.I Tampanguma SH. tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, yang bertempat di Atrium Kantor Bupati, Senin (25-6-2018).

Inspektur daerah Robert Rogahang SE dalam laporannya memaparkan agenda ini dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kementrian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Kepoliasian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ,Nomor KEP-694/A/JA/11/2017,Nomor B /108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang koordinasi aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan, Sidabutar menyatakan bahwa dengan adanya MOU ini diharapkan kedepan segala laporan aduan dari masyarakat baik kejaksaan maupun kepolisian akan selalu berkoordinasi dengan APIP, apakah aduannya sudah pernah ditindaklanjuti atau ada dokumentasi melalui pengembalian kerugian negara oleh yang bersangkutan. Itu merupakan salah satu contoh dimana dengan penandatanganan MOU ini maka APIP akan menjadi yang terdepan dalam setiap pengawasan pelaksanaan APBD maupun kegiatan lainya yang menggunakan keuangan daerah.

“Jadi petugas pengawasan internal kapasitasnya harus ditingkatkan harus profesional, punya integritas tinggi dan lepas dari kepentingan politik. Saya berharap kedepan APIP juga dapat diberdayakan bukan lagi sebagai stempel”, ujar Sidabutar.

Sumendap dalam arahannya mengingatkan peran APIP yang begitu penting. Dirinya pun berharap kepada para kepala SKPD maupun Hukum Tua (Kumtua) agar paham dan mengerti betul pengelolaan keuangan dan harus mengetahui secara detail penggunaan anggaran serta pastikan benar ketika menandatangani setiap dokumen menyangkut keuangan terutama anggaran pengadaan.

“Kepada kita semua tanpa terkecuali jangan menganggap remeh, harus benar-benar paham mulai dari perencanaan sampai pengerjaan hingga pencairan. Harus secara detail dan teliti baik besar anggarannya maupun kecil. Yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Mitra, kita tidak melihat nominal kecil atau besarnya tapi tetap pelaksanaannya tertib.
Dan kepada dinas terkait khusus pengelolaan dana desa harus mengawasi terus,” pesan Bupati.

“Selaku kepala daerah, merupakan tanggung jawab saya melakukan pengawasan dan pembinaan. Kiranya APIP dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik sehingga menghindarkan dari penyalagunaan sehingga merugikan keuangan negara,” tambahnya.

Hadir pada kesempatan itu ketua DPRD Mitra Drs.Tavif Watuseke, anggota DPRD Sammy Pongilatan, Sekda Drs.Robby Ngongoloy ME,MSi, Asisten III Drs Piether D.Owu ME, kepala perangkat daerah, Staf khusus Bupati, kepala desa/lurah. Juga Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan internal piagam audit internal pemkab Mitra yang ditandatangani Bupati, Sekda, Inspektorat, Bappeda, Sekwan dan BPKSDM. (Hengly Langoy)