Bupati Bolmut Buka Bimtek SIPD Di Hotel Mercure Minahasa

Bupati Bolmut Buka Bimtek SIPD Di Hotel Mercure Minahasa

SULUTDAILY, BOROKO – Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. Hi. Depri Pontoh membuka secara resmi Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sosialisasi Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun 2021 bertempat di Hotel Mercure, Tanawangko kabupaten Minahasa, Jumat (21/08/2020) kemarin.

Pembukaan acara yang ditandai dengan pemukulan Tetengkoren, Depri Pontoh mengapresiasi atas terlaksananya bimtek SIPD. Pertemuan yang memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun anggaran 2021.

“ Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi dibidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, “ Ujar Pontoh.

Dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

Lanjutnya, penyusunan APBD tahun anggaran 2021 diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Peraturan ini merupakan pedoman yang menuntun kita pada keyakinan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dipastikan bisa menopang pada pencapaian dan sinergi antara RKP (Rencana Kerja Pemerintah), RKPD ( Rencana Kerja Perangkat Daerah) provinsi dan RKPD kabupaten/kota yang mendeskripsikan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional yang menjadi panduan setiap dokumen perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan pemerintahan.

Diharapkan agar para peserta bimtek SIPD dan Sosialisasi Penyusunan APBD ini, menerima, mempelajari dan memahami sistem penyusunan APBD agar mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam materi penganggaran. Yang pada gilirannya nanti kita akan konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI sebagaimana harapan kita bersama. (ricky)

CATEGORIES
TAGS
Share This