Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, November 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » Bupati Bolmut Berhentikan Dua Sangadi

Bupati Bolmut Berhentikan Dua Sangadi 

Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. H. Depri Pontoh memberhentikan dua sangadi yang berada di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur, Senin (7/8).

SULUTDAILY, BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. H. Depri Pontoh memberhentikan dua sangadi yang berada di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur, Senin (7/8).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmut Fadly Usup membenarkan adanya pemberhentian dua sangadi yang berada di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur.

“ Sangadi Desa Mome Kecamatan Bintauna Jerson Aumbat mengundurkan diri dari jabatannya dan Sangadi Biontong Dua Kecamatan Bolangitang Timur Siprit Panditan diberhentikan dari jabatannya sebagai sangadi karena di tuntut oleh sang istri yang diduga telah menghamili perempuan lain diluar nikah, “ Beber Usup kepada wartawan sulutdaily.com, Senin (7/8) sekitar pukul 15.00 via seluler pribadinya.

Dijelaskannya pula, orang tua sang istri sangadi Desa Biontong Dua Kecamatan Bolangitang Timur menuntut akan haknya, olehnya pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biontong Dua mengajukan permohonan akan tuntutan sang istri sangadi desa Biontong Dua kepada Bupati Bolmut.

“ BPD desa Biontong Dua Kecamatan Bolangitang Timur telah mengajukan pernohonan kepada Bupati akan hal yang terjadi kepada Sangadi Siprit Panditan, “ Tambah Usup lagi.

Terinformasi, dasar pemberhentian kepada kedua sangadi tersebut berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 11. (ricky)