Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Sunday, August 19, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Politik » 23 Bakal Calon DPD RI Perbaiki Berkas Dokumen Dukungan dan Syarat Calon

23 Bakal Calon DPD RI Perbaiki Berkas Dokumen Dukungan dan Syarat Calon 

20180724_232024-1651x1238
Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh

Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh

SULUTDAILY|| Manado- Hingga deadline pukul 24.00 Wita Selasa (24/07/2018) 23 bakal calon Anggota DPD RI telah datang ke KPU Provinsi Sulut untuk menyerah perbaikan dokumen dukungan dan atau syarat berdasarkan peraturan KPU no 5 tahun 2018 tentang perubahan peraturan KPU no 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Saat deadline tiba, Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan langsung menutup buku regristrasi.

20180724_231953-1238x1651Sebelumnya terdapat 24 calon namun kemudian KPU Sulut menyatakan MS kepada calon anggota DPD RI atas nama Syachrial Damopolii terkait syarat calon.

Maya Rumantir tiba di KPU pukul 21.15 Wita, disusul KDP, Lexi Mantiri, Harly Weku dan Jaklin Robot pukul 23.15 Wita .  5 calon bersama LO hingga saat ini masih berada di KPU untuk menyelesaikan berkasnya.

Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh kepada wartawan mengatakan bahwa setelah penyerahan berkas perbaikan ini, selanjutnya KPU akan melakukan penelitian administrasi terhadap 23 calon hingga Agustus mendatang .

20180724_232236-1238x1651” Sudah ada 5 calon yang telah memenuhi syarat dan saat ini kami masih akan melakukan penelitian administrasi terhadap 19 calon yang baru saja melakukan perbaikan berkas untuk syarat dukungan, “kata Ardiles.

Menurut Ardiles, usai penelitian administrasi KPU akan melakukan verifikasi faktual. ” Teknisnya, KPU Provinsi akan menarik sample untuk kemudian diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota . Verifikasi faktual ini akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Waktunya masih panjang.” jelasnya.(Jr)